Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.

BAKIN, which afterwards became BIN, continues to be beneath the scrutiny of your armed service, Specifically relating to their alleged link to several social conflicts and violent acts that happened right after 1998, witnessed as a mirrored image of Soeharto’s ‘anger.’ There are actually a few sights formed at the moment. Initially

Adat Legislation: Adat Legislation (hukum adat or adat recht) is really a set of local and regular legal guidelines and dispute resolution devices in many aspects of Indonesia. Consequently, there is no united Adat Regulation for The full Indonesian people. A Dutch legal scholar, Van Vollenhoven labeled Adat Legislation into 23 subdivisions based on a mix of location and ethnicity. Its resources are unwritten rules evolving from and taken care of by legal awareness of the people today.

All matters of the Juvenile Courts are to be read in a closed court docket to make sure the confidentiality and the identification of the kid. A closed court implies that only the kid’s mothers and fathers, guardian, or appointed social personnel can be present during hearings.

Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.

The moment of Sumpah Pemuda (Youthful Guy Oath) befell 84 yrs back, reflecting the spirit of nationalism that is still essential in this Reformation period. This paper endeavors to dig deeper that means of Sumpah Pemuda in its pre-independence period and making use of it to our contemporary condition.

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

One more problem would be the sectoral rivalry between the armed service, police, and strategic intelligence services, all of which might be oriented to inner protection threats and domestic intelligence functions. Domestic threats variety a contested operational domain, a ‘grey’ zones of defense, safety, and intelligence threats.

Customers of the Cabinet (except for the vice president) serves within the president's satisfaction, who will dismiss them at will for no bring about.

Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu informasi lebih lanjut dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.

The civilian-managed Ministry of Protection proposed to President Soekarno to variety a strategic intelligence Firm using a “civil character,” which didn't appear beneath the auspices with the military services. In July 1946, protection minister Amir Sjarifuddin attempted to produce a “

Termasuk di dalamnya penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.